Buka Lokakarya Nasional dan Sosialisasi Hasil COP 15 CBD, Wamen LHK Paparkan Montreal Global Biodiversity Framework
Oleh karena itu dia menyebut ada empat elemen kunci kerangka kerja global di tahun 2050 yang dijabarkan ,dengan 23 target yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030 mendatang.
NUSADAILY. COM - JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( Wamen LHK) Alue Dohong menegaskan jika Montreal Global Biodiversity Framework itu adalah salah satu acuan merumuskan rencana dan kebijakan keanekaragaman hayati di tingkat nasional.
Oleh karena itu dia menyebut ada empat elemen kunci kerangka kerja global di tahun 2050 yang dijabarkan ,dengan 23 target yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030 mendatang.
Ditambahkan, target tersebut nantinya akan dikelompokkan menjadi tiga isu besar. Seperti delapan resiko target untuk pengurangan resiko ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Kemudian, lima target untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian manfaat. Terakhir 10 target untuk mendukung implementasi dan pengarusutamaan.
Penjelasan ini diberikan Wamen Alue Dohong saat membuka kegiatan Lokakarya Nasional dan Sosialisasi Hasil COP 15 CBD di IPB International Convention Center Bogor pada Kamis 9 Maret 2023 kemarin.
Menurut Wamen Alue, Implementasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global tersebut akan dipandu dan didukung melalui paket keputusan yang komprehensif yang diadopsi pada COP 15. Sehingga keputusan itu akan mencangkup kerangka kerja untuk pemantauan capaian yang terdiri dari mekanisme untuk perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan peninjauan implementasi;
"Sumber daya keuangan yang diperlukan untuk implementasi Kerangka kerja strategis untuk pengembangan kapasitas dan kerjasama teknis dan ilmiah; serta Kesepakatan tentang informasi urutan digital pada sumber daya genetik atau yang kita kenal sebagai digital sequence information (DSI),”beber Wamen Alue.
Dijelaskan pula, pelestarian keanekaragaman hayati telah menjadi perhatian di tingkat nasional, khususnya Presiden Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
“Dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 ini, mulai hari ini saya mencanangkan sebuah konsep pembangunan yang disebut dengan Pembangunan Sensitif Keanekaragaman Hayati yang artinya pembangunan dan kebijakan yang harus memperhatikan aspek konservasi, sustainabilitas, dan pemanfaatan secara bijak keanekaragaman hayati,” jelasnya.
Wamen Alue mengingatkan dengan terbitnya instruksi Presiden tersebut pentingnya keseimbangan penggunaan ruang untuk pembangunan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati. Serta perlunya koordinasi dan integrasi para pihak untuk mendukung peran keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
“Pendekatan ruang atau lanskap untuk melestarikan dan pemanfaatan secara berkelanjutan dan bijaksana keanekaragaman hayati saat ini memerlukan terobosan di tingkat kebijakan sampai di tingkat tindakan/aksi nyata,” wamen Alue mengingatkan.
Dalam kesempatan itu Wamen Alue juga menjelaskan beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah mengintegrasikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ke dalam kebijakan nasional.
Seperti diketahui, Lokakarya Nasional dan Sosialisasi Hasil COP 15 digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup. dan Kehutanan ( KLHK). Dengan mengambil tema Membumikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework untuk Keanekaragaman Hayati Indonesia.
Ada sekitar 200 peserta dari Kementerian/Lembaga, penggiat konservasi, dan akademisi yang hadir dalam acara ini.
Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat menimbulkan sinkronisasi upaya-upaya di tingkat nasional untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mencapai target global tentang keberlanjutan keanekaragaman hayati yang termuat dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. (sir)
