Budaya Politik dan Demokrasi di Indonesia

Oleh: Erry Himawan, S.Pt, M.M.

Jun 6, 2024 - 17:04
Budaya Politik dan Demokrasi di Indonesia

Budaya Politik

 

Secara umum budaya politik dibataskan sebagai manifestasi nilai-nilai politik yang dianut oleh sebuah kelompok masyarakat, bangsa atau negara, diyakini sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai aktivitas politik kenegaraan. Menurut Kantaprawira budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan tujuannya terhadap kehidupan politik yang diresapi oleh para anggota suatu sistem politik. Sedangkan Verba dan Almond menyatakan bahwa budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari setiap individu warga negara terhadap sistem politik termasuk pula sikap peranan warga negara yang masuk dalam sistem tersebut.

 

Budaya politik adalah dinamis, cepat berubah seiring perkembangan waktu. Saat penjajahan Belanda difokuskan bagaimana Nusantara bisa mencapai kemerdekaan. Pada masa ini segala daya dan upaya baik perjuangan secara fisik maupun pembentukan partai politik dikerahkan agar bangsa Indonesia bisa terlepas dari belenggu tirani penjajah Belanda.

 

Dimulai dari gerakan non partai (Boedi Oetomo) sampai dengan gerakan kepartaian (Hindische Partij) yang secara tegas menuntut Indonesia merdeka. Semua pergerakan dikonsentrasikan agar suluh Indonesia merdeka cepat terwujud. Pada era ini, banyak tokoh-tokoh politik bumiputera ditahan bahkan diasingkan.

 

Pada masa kekuasaan Jepang (penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Subang tanggal 9 Maret 1942), budaya politik sangatlah ditentang. Rakyat dilarang melakukan aktivitas-aktivitas politik. Pada masa ini Jepang membentuk organisasi-organisasi bagi bumiputera yang sangat diawasi geraknya seperti Jawa Hokokai, Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan semboyan Tiga A.

 

Namun pembentukan berbagai organisasi tersebut menjadi senjata makan tuan bagi Jepang. Puncaknya adalah Pemberontakan PETA (Pembela Tanah Air) di Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi. Saat Jepang berkuasa terkenal dengan pengerahan tenaga kerja secara paksa dan berlebihan yang dikenal dengan Romusha. Ibarat bagi bangsa Indonesia lepas dari mulut harimau malah masuk ke mulut singa.

 

Kemudian setelah Indonesia merdeka atau yang lebih dikenal dengan Orde Lama, melahirkan berbagai macam aliran politik seperti Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme. Ketiga aliran tersebut sempat warnai “Langit Politik” di Indonesia sampai dengan pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di zaman Soekarno ini seperti Trisakti yang  berisikan berdikari dalam sistem pemerintahan (politik), kemandirian dalam bidang ekonomi sampai dengan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

 

Kembalinya ke UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi (setelah dilakukan Dekrit), Keputusan USDEK dan Kebijakan Demokrasi Terpimpin adalah berbagai macam produk politik yang muncul di era Orde Lama. Pada masa ini pula banyak terjadi ketidakpuasan hingga banyaknya gejolak di daerah terutama di luar Pulau Jawa yang puncaknya adanya peristiwa G30S PKI.

 

Memasuki jaman kekuasaan Soeharto, budaya politik lebih ditekankan kepada rakyat haruslah tunduk dan patuh kepada atasan atau pemerintah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rakyat harus tunduk, patuh serta taat kepada kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Zaman ini penguasa sangatlah otoriter yang berujung tirani kepada rakyat.

 

Kebebasan bersuara sangat dibatasi bahkan aparatur negara baik sipil maupun militer dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Rakyat atau kelompok yang tidak selaras dengan kebijakan serta keputusan pemerintah akan ditindas bahkan digilas. Tahun 1998 adalah masa berakhirnya ketiranian pemerintah rezim Soeharto (Orde Baru). Soeharto dengan sangat terpaksa harus undur diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia yang telah dijalaninya selama 32 tahun.

 

Era berikutnya adalah Era Reformasi di mana era ini muncul setelah rakyat berhasil menumbangkan rezim Soeharto (Orde Baru) dengan jargon tumbangkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Era ini berorientasi pada pemerintahan yang bersih dan terciptanya asas keadilan di semua sektor kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan lain-lain). Rakyat benar-benar memiliki kedaulatan tertinggi.

 

Pada era ini rakyat bebas berekpresi, mengeluarkan pendapat (yang selama rezim Soeharto sangat dibatasi), berorganisasi atau berpolitik bahkan rakyat punya kewenangan penuh dalam menentukan arah pemerintahan atau kebijakan serta keputusan publik. Dengan demikian harapan dan impian bahwa pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat terwujud. Sebagai salah satu contoh adalah pemilihan presiden secara langsung di mana pada era-era sebelumnya pemilihan presiden sangatlah tertutup yang hanya dilakukan di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

 

Demokrasi

Demokrasi memberikan sebuah pemahaman bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kendali atas jalannya roda pemerintahan. Rakyatlah yang berhak menentukan nasib hidupnya sendiri. Pemerintahan yang terbentuk hanyalah kepanjangan tangan dari rakyat. Pemerintah wajib menjalankan serta merealisasikan semua keinginan rakyat.

 

Dengan demikian perlulah kiranya adanya sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat yang dikenal dengan istilah konstitusi. Konstitusi yang tertinggi di Indonesia adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan rakyat diatur dalam pembukaan serta batang tubuh (pasal-pasal). Azas kedaulatan rakyat itulah azas demokrasi yang dikenal dalam konstitusi di banyak negara.  

 

Demokrasi yang berlaku di negeri kita adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang diterjemahkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Darmodiharjo). Di sisi lain, Sugiarto menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain termasuk pula pemecahan permasalahan yang timbul di mana berdasarkan permusyawaratan untuk  mencapai kata mufakat.

 

Demokrasi Pancasila dalam Garis–garis Besar Haluan Negara (GBHN) lebih ditekankan pada pembangunan politik yang bertujuan akhir adalah pemantapan Demokrasi Pancasila itu sendiri. Adapun karakteristik Demokrasi Pancasila dapat penulis sebutkan seperti adanya penghargaan atas hak azasi manusia (HAM), rakyat berdaulat penuh atas nasibnya sendiri, mengedepankan gotong-royong serta kata mufakat dalam bermusyawarah. Ketidaksetujuan atas keputusan dan kebijakan pemerintah dapat disalurkan melalui para wakil rakyat di DPR.

 

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi adalah bahwa negara tersebut haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. HAM bersifat universal di mana semua manusia yang tinggal di dunia ini tidak peduli apa agamanya, warga negaranya, bahasa sehari-harinya, ras dan suku bangsanya. Tanpa memandang identitas politik- budanyanya serta status kemampuannya adalah memiliki hak yang sama sebagai manusia.

 

HAM memiliki beberapa sifat seperti tak terbagi di mana semua hak azasi adalah penting dan oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Sifat lainnya adalah bahwa hak azasi bersifat bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

 

Satu sifat lagi yang dapat penulis sebutkan adalah bahwa hak azasi memiliki sifat kesetaraan yang bermakna bahwa adanya perlakuan yang setara di mana dalam situasi dan kondisi yang sama manusia haruslah diperlakukan dengan sama pula.  Terdapat pula sifat non diskriminasi yang mempunyai pengertian bahwa sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. (****)

 

 

Erry Himawan, S.Pt, M.M., adalah staf pengajar di Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Artikel ini telah disunting oleh Dr. Aris Wuryantoro, M.Hum., dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Madiun dan Dewan Pengurus Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI).