BPK Telusuri Hilangnya Mobil Dinas Pejabat KBB
Mobil dinas para pensiunan pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang sudah bertahun-tahun belum dikembalikan dan tidak jelas keberadaannya, menimbulkan persoalan baru.
NUSADAILY.COM - BANDUNG BARAT - Mobil dinas para pensiunan pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang sudah bertahun-tahun belum dikembalikan dan tidak jelas keberadaannya, menimbulkan persoalan baru.
Pasalnya aset kendaraan milik daerah itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2021 berdasarkan pemeriksaan di tahun 2022. Pasalnya, semua masih tercatat sebagai aset daerah yang dibeli oleh uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan keberadaannya.
"Betul itu (aset kendaraan) jadi temuan BPK tahun 2021, untuk lingkup bagian Setda KBB saja total ada sekitar delapan kendaraan yang tidak jelas keberadaannya," terang Kabag Umum Setda Pemda KBB, Kemal Adiyaksa saat ditemui di Ngamprah, Jumat (10/2/2023).
Dia merinci, delapan kendaraan tersebut terdiri dari satu kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua. Kendaraan tersebut masih ada yang dipegang oleh mantan pejabat tapi ada juga yang tidak diketahui keberadaannya.
Sehingga harus dilakukan penelusuran termasuk siapa yang bertanggungjawab dalam pemakaiannya.
Pihaknya sudah melakukan beberapa upaya agar persoalan yang sudah terjadi lama ini bisa terselesaikan. Misalnya dengan membuat dan melayangkan surat permintaan untuk menghadirkan kendaraan, melakukan apel kendaraan, dan inventarisasi langsung door to door ke setiap bagian di lingkup sekretariat daerah (Setda).
"Ke depan kami akan memperketat penggunaan kendaraan dinas ini dan harus ada yang bertanggungjawab, misalnya kepala di setiap bagian (Kabag). Sebab kendaraan yang ada di lingkup Setda cukup banyak, total ada 63 kendaraan roda empat dan 97 roda dua," sebutnya.
Dijelaskannya, tiga temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencakup kendaraan yang masih dipakai oleh pejabat yang sudah pensiun. Kemudian kendaraan yang secara aturan tidak bisa pinjam pakai, misalnya di KONI, Pramuka, dll. Serta kendaraan yang tidak bisa ditelusuri keberadaannya karena surat administrasi tidak jelas saat penyerahan aset dari Kabupaten Bandung tahun 2007.
"Kami juga sudah menggelar apel kendaraan Kamis (2/2/2023) untuk updating data dan yang hadir hanya 12 kendaraan roda empat dan 25 roda dua. Makanya kami akan menggelar apel kendaraan kedua khusus bagi kendaraan yang sebelumnya tidak hadir di apel pertama," jelasnya.
Seperti diketahui berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB, secara keseluruhan Pemda KBB memiliki sebanyak 1.713 unit kendaraan yang terdiri dari 1.153 kendaraan roda dua, 499 roda empat, dan 61 roda tiga. Jumlah yang layak pakai ada sebanyak 1.632 unit, 81 kendaraan rusak berat, dan 22 unit kendaraan masih dikuasai mantan pejabat yang sudah pensiun dan belum dikembalikan ke Pemda KBB.
"22 kendaraan yang dipegang oleh pejabat yang sudah pensiun, sebenarnya sudah coba dilakukan penarikan oleh OPD tempat dimana mantan pejabat tersebut bertugas. Tapi memang masih perlu waktu dan belum bisa ditarik," kata Kepala BKAD, KBB, Agustina Piryanti, Jumat (4/11/2022).
(roi)
