BI Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.031 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia periode akhir kuartal IV 2022 sebesar US$ 396,8 miliar atau setara dengan Rp 6.031 triliun (asumsi kurs Rp 15.200). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia kuartal IV 2022 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 4,1% yoy, melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya 6,75%.

Feb 15, 2023 - 03:00
BI Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.031 Triliun
Ilustrasi (Foto: hai.grid.id)

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia periode akhir kuartal IV 2022 sebesar US$ 396,8 miliar atau setara dengan Rp 6.031 triliun (asumsi kurs Rp 15.200).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia kuartal IV 2022 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 4,1% yoy, melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya 6,75%.

"Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta," kata dia dalam siaran pers, Selasa (14/2/2023).

Erwin menyebut perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

Untuk ULN pemerintah kuartal IV 2022 tercatat US$ 186,5 miliar atau setara dengan Rp 2.834,8 triliun. Angka ini kontraksi 6,8% yoy.

Perkembangan ULN tersebut didorong oleh peningkatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut dia pemerintah terus berkomitmen agar ULN dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4% dari total ULN Pemerintah), jasa pendidikan (16,5%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (11,4%).

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah," ujarnya.

Sedangkan untuk ULN swasta pada kuartal IV 2022 tercatat US$ 201,2 miliar atau sebesar Rp 3.058,2 triliun mengalami kontraksi 1,8% secara tahunan.

Posisi ULN swasta ini didorong oleh embayaran neto utang dagang, surat utang, dan pinjaman sejalan dengan pola kuartalan pembayaran ULN. Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy).

Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 2,8% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,4% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN Indonesia pada triwulan IV 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,3%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,3% dari total ULN," ujar dia.(eky)