Belum Kantongi Izin, Pembagunan Gudang di Lahan Sawah Dilindungi di Magetan Terancam Dihentikan

"Harusnya ada koordinasi dulu sebelum melakukan aktivitas. Apalagi ini masuk LSD," ujar Azis, sapaan akrabnya, saat di lokasi, Jumat (24/05/2024).

May 24, 2024 - 14:14
Belum Kantongi Izin, Pembagunan Gudang di Lahan Sawah Dilindungi di Magetan Terancam Dihentikan
Pengusaha ini nekat dirikan gudang di lahan sawah dilindungi di desa Gulun kecamatan Maospati Magatan. Nusadaily/Riyanto.

Magetan, Nusadaily.com - Rencana pembangunan gudang di atas lahan sawah dilindungi (LSD) di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur, menuai sorotan. Aktivitas pengurugan dan meratakan lahan sudah berlangsung, meskipun proses perizinan belum ada.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan, Hadzainil Ngazis, menegaskan bahwa proyek tersebut berada di kawasan LSD. Proses pelepasan LSD ini bukan ranah Pemkab Magetan, melainkan Kementerian ATR/BPN.

"Harusnya ada koordinasi dulu sebelum melakukan aktivitas. Apalagi ini masuk LSD," ujar Azis, sapaan akrabnya, saat di lokasi, Jumat (24/05/2024).

Proses perizinan yang panjang harus dilalui, termasuk rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta berita acara pelepasan LSD yang ditandatangani Sekda Magetan.

"Kalau nanti diizinkan, prosesnya di kabupaten itu harus ada rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Kemudian ada berita acara pelepasan LSD yang ditandatangani Sekda Magetan. Prosesnya panjang," jelas Azis.

Hingga saat ini, Azis belum mengetahui detail informasi terkait proyek tersebut, termasuk nama pemilik proyek dan peruntukan gudang yang akan dibangun.

"Yang penanggung jawabnya tidak mau memberi detail informasinya. Pemiliknya katanya orang Ponorogo. Ngakunya untuk pergudangan, tapi kami belum tahu persisnya mau dibikin apa," ungkap Azis.

Azis menegaskan bahwa proyek tersebut seharusnya dihentikan sementara hingga proses perizinan selesai.

"Ini menjadi pengingat pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pembangunan, khususnya di kawasan yang dilindungi seperti LSD," pungkasnya. (nto).