Begini Sorotan Media Asing saat Jokowi Lantik Loyalis Masuk Kabinet Jelang Pilpres

The Straits Times, media Singapura menyoroti keputusan itu dalam berita bertajuk "Indonesia's Jokowi appoints loyalist to Cabinet, in reshuffle ahead of general election."

Jul 18, 2023 - 15:13
Begini Sorotan Media Asing saat Jokowi Lantik Loyalis Masuk Kabinet Jelang Pilpres

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Media asing turut menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo, dalam perombakan kabinet dan mengisinya dengan para loyalis pada hari ini, Senin (17/7), beberapa bulan menjelang Pilpres 2024.

The Straits Times, media Singapura menyoroti keputusan itu dalam berita bertajuk "Indonesia's Jokowi appoints loyalist to Cabinet, in reshuffle ahead of general election."

Dalam pemberitaan itu, The Straits Times membahas penunjukan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi.

Budi ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menggantikan Johnny G. Plate, politikus Partai NasDem yang dijerat kasus korupsi.

"Budi yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan pemimpin Projo, organisasi relawan yang mendukung Jokowi sejak 2014," demikian kutipan pemberitaan itu.

Media itu menggarisbawahi perombakan kabinet ini dipandang luas sebagai manuver Jokowi untuk memasukkan para pendukungnya di jajaran kabinet sebelum pilpres pada Februari 2024 mendatang.

Dalam perombakan kali ini, Jokowi memang menunjuk sejumlah tokoh yang dianggap sebagai sekutunya.

Setelah dilantik, Budi bahkan mengatakan ia akan tetap menjadi ketua umum Projo. Namun, Budi menyebut Projo akan membentuk badan pemenangan yang dinakhodai oleh Panel Barus sehingga ia bisa fokus bekerja sebagai menkominfo.

Ia memastikan rangkap jabatannya sebagai relawan pendukung Jokowi dan menteri kabinet sang presiden tidak akan mengganggu kinerjanya.

"Tidak. Ini kan supaya karena kita kan nanti diminta untuk menyatukan, supaya tidak terpecah-pecah," ujarnya.

Posisi Budi di Kementerian Desa PDTT sendiri digantikan oleh Paiman Raharjo. Layaknya Budi Arie yang merupakan ketua umum Projo, Paiman juga dikenal sebagai pentolan relawan Sedulur Jokowi.

Pada 2019 lalu, Paiman mengatakan kelompoknya itu sudah mendukung Jokowi sejak gelaran pilgub DKI hingga pilpres.

"Kami bergerak sejak 2012 ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian 2014 sebagai capres dan kini maju kembali sebagai capres," kata Paiman saat itu.

Ahmad Ali Respons Reshuffle Kabinet

Terpisah, Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali menegaskan partainya akan tetap menjadi sahabat bagi Presiden Joko Widodo dan akan tetap berada di koalisi pemerintah hingga akhir.

Ali merespons kocok ulang kabinet yang salah satunya telah menunjukkan Budi Arie Setiadi untuk mengisi pos Menkominfo yang ditinggalkan NasDem.

"Kami tetap di pemerintahan sebagai komitmen yang pernah kami sampaikan, mengawal pemerintahan sejak 2014. Jadi, kami apapun, 'Kalau hari ini tidak disukai, kami pernah menjadi sahabat. Selamanya Jokowi menjadi sahabat bagi NasDem'," kata Ali, Senin (17/7).

Ali mengaku menghargai keputusan Jokowi dengan kembali melakukan reshuffle. Dia menyebut pergantian menteri sebagai hak prerogatif presiden. Pihaknya mengaku tak mempermasalahkan meskipun jatah menteri NasDem berkurang satu.

NasDem, menurut Ali, merasa tak fair jika posisi Menkominfo kembali diduduki oleh wakil dari partainya.

Sebab, kasus korupsi menara BTS yang menjerat mantan Sekjen NasDem Johnny Plate saat ini masih berjalan di Kejagung.

"Biarlah kemudian ditempati orang lain. Jangan dari NasDem," kata Ali.

Namun begitu, Ali meminta kepada Jokowi agar menghormati keputusan NasDem yang telah mengusung Anies Baswedan. Menurut dia, keputusan partainya itu sudah final. Selain itu, Ali juga meminta agar kasus korupsi BTS Kominfo diselidiki hingga tuntas.

Ali terutama menyoroti sejumlah pihak dalam kasus tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ali, jumlah tersangka dan aliran dana yang diterima beberapa pihak itu tidak sesuai dengan jumlah angka kerugian yang pernah dirilis.

"Negara dirugikan Rp8 sekian triliun. Tapi orang yang diduga menerima aliran uang dengan nilai yang sangat kecil daripada kerugian negara itu kan," ucap Ali.(
sir/han)