Bawaslu RI Minta DKPP Usut Dugaan Pelanggaran Etik Rekrutmen Panwascam

Seperti diketahui, sejumlah Bawaslu kabupaten/kota telah dilaporkan ke DKPP ihwal proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024. "Kalau salah berikan sanksi untuk jadi pembelajaran," ujar anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Haryono, di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, 26 November 2022.

Bawaslu RI Minta DKPP Usut Dugaan Pelanggaran Etik Rekrutmen Panwascam

NUSADAILY.COM – BATU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mendapat laporan masyarakat ada ketidak sesuaian dengan aturan, ihwal proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024.

Menyikapi hal tersebut, Totok Hariyono, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) mememinta mengusut tuntas terhadap jajarannya di daerah yang diduga langgar etik.

 

Seperti diketahui, sejumlah Bawaslu kabupaten/kota telah dilaporkan ke DKPP ihwal proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024.
 
"Kalau salah berikan sanksi untuk jadi pembelajaran," ujar anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Haryono, di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, 26 November 2022. 
 
Totok menjelaskan pihaknya telah mencoba mengklarifikasi terhadap anggota Bawaslu daerah yang diduga langgar etik. Namun, mereka mengaku telah melakukan proses rekrutmen Panwascam secara benar. 


"Jawaban mereka bahwa mereka melakukan dengan benar, sesuai dengan arahan dengan pimpinan, kami percayai dong pastinya dengan struktur kita," jelasnya. 

Lebih lanjut, ia menekankan kepada jajarannya untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada. " Hei jangan main-main Bawaslu (daerah), kamu jangan makan duit rakyat," tegasnya.
 
Kendati demikian, Totok menegaskan hanya DKPP yang dapat memutuskan benar atau salahnya Bawaslu daerah dalam proses rekrutmen Panwascam. Pihaknya memastikan menyerahkan sepenuhnya kepada DKPP. 
 
"Kami berikan kewenangan seluas luasnya kepada DKPP, seluasnya maka tidak akan ada intervensi dari kami," pungkasnya.
 
Sebelumnya, DKPP menerima 33 aduan dari masyarakat terhadap Badan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aduan tersebut diterima dalam satu bulan terakhir.
 
"DKPP sudah menerima 33 pengaduan. Yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Yang paling besar menyangkut pelanggaran oleh Bawaslu," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.
 
Heddy membeberkan dari 33 aduan tersebut, sebanyak 30 aduan dugaan pelanggaran etik dilaporkan terhadap Bawaslu kabupaten/kota. Sementara itu, tiga laporan lainnya ditujukan ke KPU kabupaten/kota. 
 
"Kenapa Bawaslu banyak? Karena dalam waktu beberapa bulan terakhir ini, Bawaslu kabupaten-kota ini sedang melakukan rekrutmen panwascam," ujar Heddy.(wok/han)