Bambang Widjojanto Pertanyakan Jaminan Tragedi Pemilu 2019 Tak Terulang di 2024

"Peristiwa itu tidak mungkin dihapus di jejak digital, 894 petugas pemungutan suara meninggal dan 15 ribu orang sakit, sebagian besarnya petugas pemungutan suara Pemilu 2019,"

Bambang Widjojanto Pertanyakan Jaminan Tragedi Pemilu 2019 Tak Terulang di 2024

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Pengacara sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mempertanyakan jaminan Pemilu 2024 tak menelan korban ratusan nyawa seperti Pemilu 2019 lalu.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam diskusi yang digelar secara daring. Mulanya, Ia memaparkan soal gelaran Pemilu 2019 yang menelan banyak korban jiwa.

Menurutnya, kasus ratusan orang meninggal dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilpres tak pernah ada sebelumnya.

"Peristiwa itu tidak mungkin dihapus di jejak digital, 894 petugas pemungutan suara meninggal dan 15 ribu orang sakit, sebagian besarnya petugas pemungutan suara Pemilu 2019," ujar Bambang dalam diskusi daring, Kamis (13/10).

"Pertanyaannya adalah ketika nanti pemilu dilakukan secara serentak 2024 dengan komplikasi yang begitu dahsyat, apa jaminannya tragedi kematian itu [pada Pemilu 2019] tidak akan terulang lagi," imbuh dia.

Ia menjelaskan hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 Provinsi menyatakan sebagian besar yang terlibat dan meninggal dunia merupakan penderita gagal jantung, stroke, dan penyakit lainnya.

Berkaca dari kejadian tersebut, Bambang mengatakan solusinya adalah keseriusan penyelenggara Pemilu dalam memilih petugas-petugas penyelenggara pemilu yang baik.

"Salah satu jalan keluarnya mungkin adalah apakah proses pemilihan petugas-petugas penyelenggaraan pemilu sudah sungguh-sungguh memperhitungkan alasan kesehatan serta kompetensi soal kemampuannya dia," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ikut merasa berdosa lantaran dirinya ikut memutuskan pemilu dilakukan secara serentak.Menurut Anwar, penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu)," ujar Anwar di Cisarua, Bogor, Senin, 22 April 2019.

Ia menjelaskan salah satu pertimbangan MK ketika memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran.

Kendati demikian, Anwar menyebut dalam pelaksanaannya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp35 triliun.

Lebih lanjut, Anwar tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan itu. Namun, dirinya memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 bakal menjadi bahan evaluasi ke depan.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ujarnya.(han)