Awiek Menilai Bawaslu Masih Bekerja Sesuai Tupoksinya Dengan Menyoroti Koalisi Pro Anies
Awiek menilai Bawaslu masih bekerja sesuai tupoksinya dengan menyoroti koalisi Pro Anies. Dia meyakini Bawaslu juga tidak sembarangan mengklaim adanya dugaan pelanggaran
NUSDAILY.COM – JAKARTA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai harusnya KPP tidak usah dekalrasi kalau tidak mau disorot.
"Ya kalau nggak mau disoroti ya jangan melakukan deklarasi-deklarasi capres-cawapres, apa lagi menggunakan tempat-tempat yang dilarang," kata Awiek saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).
Awiek menilai Bawaslu masih bekerja sesuai tupoksinya dengan menyoroti koalisi Pro Anies. Dia meyakini Bawaslu juga tidak sembarangan mengklaim adanya dugaan pelanggaran.
BACA JUGA : Pemilik Pondok Indah Mall, Kawasan Mall Bernuansa Elit...
"Jadi saya kira Bawaslu masih profesional, masih sesuai dengan tupoksinya. Kami lihat ya tentu Bawaslu tidak sembarang, Bawaslu masih melihat fakta dan kenyataan di lapangan siapa yang menggunakan tempat ibadah untuk berpolitik, siapa yang mendeklarasikan dan seterusnya," ucapnya.dilansir dari detik.com
Awiek pun menyebut Bawaslu tidak akan menyorot jika partai tidak melanggar atau melakukan apapun. Dia juga mengungkit PPP pernah melakukan acara tapi dilakukan secara tertutup.
"Kalau partai nggak ngapa-ngapain ya Bawaslu juga nggak ngapa-ngapain, misalkan kayak PPP kemarin resepsi perayaan harlah secara tertutup, masak mau disemprit? kan nggak. Yang peting nggak melanggar tempat-tempat yang mengarah ke kampanye, karena kampanye kan masih dilarang, kami masih percaya bahwa Bawaslu punya integritas karena mereka orang-orang pilihan," ujar Awiek.
Pernyataan NasDem
Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.
BACA JUGA : Polisi Kalideres Temukan Tempat Penyimpanan Miras Saat...
"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).
NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.(ris)
