Awal Terorisme dari Sikap Ekstremisme, Intoleransi, dan Radikalisme

“Hal itu telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas nasional, sebagaimana terjadi di Mapolsek Astana Anyar Bandung, belum lama ini

Dec 13, 2022 - 21:55
Awal Terorisme dari Sikap Ekstremisme, Intoleransi, dan Radikalisme
FKPT Jatim: Awal Terorisme dari Sikap Ekstremisme, Intoleransi, dan Radikalisme

NUSADAILY.COM – SURABAYA - Aksi terorisme berawal dari sikap ekstremisme, intoleransi, dan radikalisme. Hal itu merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanaan nasional maupun internasional.

Sejak dini perlu dilakukan upaya terus menerus, guna mengantisipasi kondisi masyarakat akhir-akhir ini. Dengan semakin meningkatnya ancarama ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

“Hal itu telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas nasional, sebagaimana terjadi di Mapolsek Astana Anyar Bandung, belum lama ini,” tutur Dr Hj Hesti Armiwulan S, SH, MHum, CCD, CMC, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur.

BACA JUGA : Prakiraan Cuaca Hari Ini Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik...

Hesti yang juga Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara FH Ubaya, menegaskannya dalam dalam penyampaikan materi tentang “Pencegahan ekstremisme” pada Training of Trainers (TOT) Pencegahan Ekstremisme yang diadakan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Timur, di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Minggu 11 Desember 2022.

Forum “Pencegahan ekstremisme” berlangsung selama 10-13 Desember 2022, sebagai tindakan pencegahan ekstremisme dan radikalisme. Disadari, pendidik dan tenaga pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang berperan penting dalam pencegahan ekstremisme yang berkembang di masyarakat khususnya untuk pencegahan di dunia pendidikan.

Selain Hesti Armiwulan, materi lain disampaikan jajaran FKPT Jatim, Dra Faridatul Hanum, MKom (Kepala Bidang , dan Moch Arifin, MPd (Kabid Agama Sosial Ekonomi dan Budaya).

Selain itu, materi disampaikan Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd (Kabid Pemuda dan Pendidikan FKPT Jawa Timur) dengan materi “Pentingnya Guru dlm upaya Pencegahan Intolerasi dan Radikalisme” dan Agus lmantoro, SE, S.Sos, MM (Sekretaris FKPT Jatim/Kabid Wasnas Bakesbangpol Provinsi Jatim) dengan materi “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim dalam Pencegahan Ekstremisme”.

Yang menarik, selain memerhatikan penyampaikan dari para nara sumber dari FKPT Jatim, ada praktik para peserta, para pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai trainer pencegahan ekstremisme.

Hesti menyampaikan pula tugas FKPT, di antaranya, pengembangan potensi dan kreativitas yag dimiliki oleh generasi muda dalam pencegahan terorisme. Pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam pencegahan terorisme

“FKPT pun melakukan penelitian tentang potensi radikal terorisme. Adanya diseminasi dan sosialisasi pencegahan terorisme kepada semua elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreativitas dari berbagai perspektif. Selain itu, menekankan pentingnya literasi informasi pencegahan terorisme melalui media massa, media sosial dan media lainnya,” tutur Hesti Armiwulan.

BACA JUGA : Untag Surabaya Harap Desa Wisata Claket Mojokerto Go Internasional

Di depan puluhan guru dan tenaga pendidikan dijelaskan, tentang tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Merupakan tantangan keberagaman masyarakat, di antaranya, orang dengan mudah mengumbar kebencian dengan bebas di internet.

Setidaknya, ada tantangan keberagaman yang meliputi pertentangan antarbudaya, kecemburuan sosial, dan sentimen kedaerah serta perubahan tata nilai budaya di tengah masyarakat.

Menurut Hesti, ada empat hal tantangan di Era Digital saat ini. Disebabkan sejumlah faktor:

Pertama, Ruang dunia maya yang bebas cepat dan anon (tidak beridentitas) sehingga orang bebas menyebarkan narasi kebencian menghujat atau memaki

Kedua, Kontestasi tokoh dan elit politik mendorong tumbuhnya keberanian masyarakat untuk saling menghujat dan menebar kebencian.

Ketiga, Suburnya intoleransi dan fanatisme kelompok menumbuhkan keberanian untuk menghujat dan memaki tokoh agama, keyakinan, dan politik yang dianggap bersebrrangan.

Keempat, Rendahnya literasi digital pelaku medsos sehingga menjadi liar tanpa menyadari adanya efek hukum psikologis dan dampak sosial dari penggunaan medsos tersebut.

Guna menanggulangi dan mengantisipai ekstemisme, Hesti menganjurkan untuk kembali kepada Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila dengan kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, menjadi filter semua aliran dan paham yang tak sesuai, tak sejalah dengan kepribadian bangsa, serta UUD Negara RI tahun 1945. Sejumlah aliran yang bertentangan dengan Pancasila, adalah ancaman berkembangnya liberalisme, komonisme dan radikalisme.

Pada bagian lain, Hesti menjelaskan tentang potret 24 tahun Reformasi. Menurut reformasi berdampak atas perubahan di tengah masyarakat, di antaranya, identitas ke Indonesiaan semakin melemah.

“Nilai-nilai kehidupan bersama yang selama ini diidentikkan sebagai karakter bangsa Indonesia ikut tergerus dengan menguatnya kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, ditambah dengan tuntutan kemajuan iptek dan komunikasi yang begitu cepat (Era Industri 4.0),” tuturnya.

Demikian pula, menurutnya, pada nilai-nilai kehidupan masyarakat paguyuban berubah menjadi masyarakat patembayan yang lebih mengedepankan “aku” daripada “kami” atau “kita”.

“Intoleransi, ujaran kebencian (hate speech), ekstremisme, radikalisme hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini,” kata Hesti Armiwulan, menambahkan.

Sementara itu, Kabid Agama Sosial Ekonomi dan Budaya FKPT Jatim, Moch Arifin, menyampaikan sejumlah upaya pencegahan kasus ekstremisme. Antara lain, pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tolerasi dalam pelajaran melalui kebijakan kurikulum. Seperti halnya penguasan Pancasila, dengan kesadaran Kebhinekaan Global.

Praktik budaya sekolah terkait kerja sama dalam kegiatan keagamaan, pentas seni lintas agama dan kemah lintas iman. Selain itu, pentingnya penguatan budaya literasi budaya dan kewargaan.

“Kebijakan pemerintah tentang nilai-nilai toleransi melalui pendidikan multikultural, pendidikan multibudaya, implementasi sekolah ramah anak. Perlu dilakukan antisipasi penyalahgunaan media sosial, salah pergaulan, kelabilan emosional siswa, serta latar belakang keluarga dan masyarakat,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, selain penyampaikan dari para nara sumber dari FKPT Jatim, juga ada praktik para peserta, para pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai trainer pencegahan ekstremisme. Tentu saja, terkait materi yang telah disampaikan kepada mereka.(ris)