Andang Subahariyanto Menawarkan Jalan Tengah Terhadap Polemik Sistem Proporsional Terbuka
Oleh sebab itu, harus ada jalan tengah. Parpol tetap diberikan kewenangan dan kedaulatan, namun rakyat juga bisa memilih calonnya secara terbuka
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi, Andang Subahariyanto menawarkan jalan tengah terhadap polemik sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sebab, masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya.
"Kita sudah pernah menjalani pemilu sistem terbuka, kita pernah menjalani pemilu dengan sistem tertutup dan harus berani mencari jalan tengahnya di antara dua sistem tersebut," kata Andang dalam diskusi 'Menakar Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup: Telaah dari Optik Politik, Hukum, Ideologi dan Sosial Budaya' yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BHPN) Kemenkumham, Selasa (7/2/2023).
Bagi Andang, pemilu sistem tertutup membuat parpol bisa dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Bila sistem proporsional terbuka, maka identitas kepartaian melemah. Hal itu, kata Andang, sangat berbahaya .
BACA JUGA : Surya Darmadi Bakal Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi...
"Kalau sistem terbuka, meskipun parpol masih bisa menempatkan, tapi kewenangan selebihnya menjadi sangat rendah. Faktor kepopuleran, kapital, dan persaingan antar parpol sangat keras. Itu akan memperlemah sistem kepemimpinan politik. Orang tidak punya harapan menjadi kader partai. tidak ada jaminan," papar Andang.
Oleh sebab itu, harus ada jalan tengah. Parpol tetap diberikan kewenangan dan kedaulatan, namun rakyat juga bisa memilih calonnya secara terbuka.
"Itu bisa dibenahi. Oke, parpol harus dikuatkan, diberi kewenangan, punya hak menyeleksi para calonnya. Di sisi lain rakyat juga diberi pilihan memilih wakilnya seperti mengakomodasi tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan lain-lain. Rakyat diberi hak memilih dan parpol juga punya memiliki hak menentukan calonnya," kata Andang memberikan jalan tengah.dilansir dari detik.com
Jalan tengah dengan memadukan proporsional tertutup yang terbuka. Daftar caleg tetap diumumkan ke publik, tapi dengan kewenangan parpol menempatkan calonnya.
BACA JUGA : BPBD DKI Jakarta Laporkan Kenaikan Tinggi Muka Air di Pintu...
"Dia akan bisa meminimalisir transasksi kapitalis, dan akan gilirannya digantikan politik gagasan. Bukan lagi politik uang. Bila partai lemah, berbahaya sekali," pungkas Andang yang juga Sekjen Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (PERTINASIA) itu
Evaluasi sistem pemilu juga diusulkan oleh mantan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Menurutnya, sistem pemilu dengan proporsional terbuka pada 2009, 2014 dan 2019 mempunyai kelemahan dan kelebihan. Fritz menyatakan sudah saatnya melakukan evaluasi atas sistem tersebu. Apakah kembali sistem proporsional tertutup, tetap proporsional terbuka atau mencari jalan tengah.
"Bangsa kita sudah banyak memiliki desaian pemilu dan ilmu sosial harus bisa dipraktikkan di lapangan. Akanakan kita akan melakukan perbaikan atau tetap dengan kondisi saat ini?" kata Fritz memberikan pilihan jalan tengah.
Fritz menilai penolakan mengevaluasi mengubah desain proporsional terbuka dengan alasan logistik kepemiluan, tidak relevan. Sebab, masih ada waktu untuk melakukan evaluasi.
"Distribusi logistik pemilu sekitar Oktober 2023, kita masih punya waktu. Tapi isunya bukan soal logistik, tapi bisakah kita melakukan refleksi soal keterpilihan ini," tutup Fritz berharap.(ris)
