AHY Menyebut Defisit Anggaran Ditutupi Dengan Utang Pemerintah Hingga Angkanya Naik Tiga Lipat
Pernyataan AHY itu pun direspons oleh PDIP, namun bukan dari DPP tapi Organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Ketum Repdem Wanto Sugito mengkritik balik era pemerintahan
NUSADAILY.COM – JAKARTA - AHY menyampaikan hal tersebut dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik.
"Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu," kata AHY.
BACA JUGA : BAZNAS Terima Sedekah Solidaritas untuk Gempa Turki-Suriah...
AHY menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai tiga kali lipat. AHY mengatakan pada akhirnya rakyat yang kembali kena imbas atas utang tersebut.
"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp 7.733 Triliun. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp 1.640 triliun," katanya.
AHY mengingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dia menyinggung pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi justru kurang mendapat perhatian pemerintah.
"Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada Wong Cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor Wong Cilik ini justru kurang mendapat perhatian," katanya.
"Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, Rp 700 Triliun lebih banyak dari 2014," imbuhnya.dilansir dari detik.com
PDIP Tantang AHY Sebutkan 10 Keberhasilan SBY
Pernyataan AHY itu pun direspons oleh PDIP, namun bukan dari DPP tapi Organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Ketum Repdem Wanto Sugito mengkritik balik era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA : Lalin Tol Jakarta Tangerang Alami Kemacetan Akibat Padatnya...
"AHY bisanya mengkritik pemerintahan Jokowi saja ya, mengkritik pemerintahan bapaknya tidak bisa, sekarang saya tantang deh sebutkan 10 keberhasilan SBY dan bandingkan dengan anggaran serta utang yang menumpuk selama pemerintahan SBY, kemudian buka itu korupsi ketum Demokrat yang ironi dengan slogannya, katakan tidak pada korupsi!" kata Wanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3/2023).
Ketua DPC PDIP Tangsel ini menegaskan pemerintah Jokowi sudah mengalokasikan anggaran orang miskin untuk orang miskin, pengalokasiannya dinilai sudah tepat sasaran, seperti program kebijakan rumah sakit gratis untuk rakyat melalui BPJS hingga peningkatan jaminan kesehatan.
Menurut Wanto, AHY seharusnya tidak membandingkan komitmen pemerintah Jokowi untuk wong cilik dengan komitmen pemerintahan SBY. "Zaman SBY itu kan dana untuk orang miskin dipakai untuk dana pemilu melalui bansos. Itulah yang membuat suara Demokrat naik menjadi 300%," kata Wanto.
Lebih lanjut, Wanto membeberkan kegagalan SBY terkait kesejahteraan wong cilik. Di mata Wanto, SBY punya banyak catatan merah, kegagalan SBY ini di antaranya menurunnya tingkat kesejahteraan petani, utang per kapita naik dari US$ 531,29 menjadi US$ 1.002,69 pada 2013, pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat.
Dia juga menilai postur APBN semakin tidak proporsional karena didominasi oleh pengeluaran rutin dan birokrasi serta turunnya lapangan kerja dari 436.000 menjadi 164.000, bahkan neraca perdagangan dari surplus US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar.
"AHY ini berulang kali saya katakan harus belajar baca data dulu terkait kegagalan Bapaknya, baru kemudian mengkritisi kebijakan Jokowi," kata pria yang akrab disapa Klutuk ini.
Menurut Ibas, apa yang disampaikan AHY bukan isapan jempol belaka. Ibas mengatakan AHY telah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tepat dan dibutuhkan dalam kondisi Indonesia sekarang ini.
''Sebagai contoh, saat Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan bahwa rakyat sedang susah, itu bukan isapan jempol. Itu bukan statement yang dibuat-buat untuk mendiskreditkan kerja pemerintah atau menyinggung pihak manapun. Itu memang pernyataan yang didasarkan pada fakta lapangan,'' kata Ibas dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).
Bagi Ibas, tidak mungkin AHY mengarang cerita. Sebagai pengurus partai, Ibas kerap mendengar keluhan itu pada saat turun lapangan mengunjungi dapilnya di Jatim 7, dan apa yang disampaikan AHY dalam pidatonya adalah juga aspirasi yang kerap ia dengar dari masyarakat
''Sekali lagi, itu suara rakyat, dan harus disampaikan. Kita fair, yang baik, kita apresiasi, tapi kalau ada suara seperti keluhan terkait harga-harga, ya harus juga disampaikan meskipun mungkin akan terdengar pahit,'' kata Ibas
Legislator PDIP Minta AHY Buka Data Wong Cilik yang Komplain Pemerintah
Politisi PDIP Junimart Girsang ikut merespons AHY yang menyebut kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. Junimart mempertanyakan data, rakyat kecil mana yang komplain atas pemerintahan Jokowi.
"Pertama kalaupun ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Junimart menyebut di daerah pemilihannya, Sumatera Utara, banyak warga yang senang dengan sosok Jokowi. Bahkan, ada yang meminta Presiden Jokowi untuk kembali menjabat.
"Saya misalnya Dapil Sumut hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi, bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja Pak, itu di bawah loh grass root walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," kata dia.
Junimart mengatakan semestinya semua pihak mendukung pemerintah saat ini. Ia meminta AHY untuk move on.
"Kita mestinya mendukung pemerintahan. Harus move lah, kita minta move on aja lah kita ini. Ndak perlu pembusukan, kalau pun pembusukan nggak bau juga, makin harum (nama Jokowi). Kalau busuk kan bau, tapi ini makin harum," ujarnya.(ris)
