Stafsus DP BPIP Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Prokes

  • Whatsapp
Staff khusus ketua dewan pengarah BPIP Antonius Benny Susatyo. Istimewa
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pentingnya penegakan hukum kunci bagi keberhasilan protokol kesehatan (prokes) mengatasi COVID-19 maka semua pihak bersatu padu dalam visi yang sama.

Persoalan kita adalah hukum tidak ditegakkan secara optimal. Kerap kali diskriminatif pada kelompok yang lemah, sehingga mengakibatkan apatisme publik.

Baca Juga

BACA JUGA: Hari Anak, Kepala BPIP: Kegembiraan Anak-Anak Berubah Saat Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Staff khusus Dewan Pengarah BPIP ,Antonius Benny Susatyo saat menanggapi terbitnya Perda DKI No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19. Perda yang telah di tanda tangani Gubenur DKI Anies Baswedan 12 November 2020 lalu.

Pria yang akrab di Panggil Romo Benny Ini juga mencontohkan kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Adanya kegiatan seorang tokoh agama yang mengadakan berbagai kegiatan sehingga menimbulkan kerumunan massa dengan tidak mematuhi prokes dilakukan pembiaran. Sedangkan orang kecil yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi sosial maupun adminitrasi

“Ini artinya melukai nurani rakyat kecil sehingga hukum itu harus ditegakkan dan tidak pandang bulu,dan hukum jangan tajam ke rakyat kecil saja” ujar Romo Benny melalui sambungan telepon Jumat 20 November 2020.

Dirinya Juga menambahkan penularan COVID-19 lebih banyak diakibatkan adanya kerumunan, maka menurut Romo Benny yang harus diatur adalah kerumunan atau menjaga jarak.

BACA JUGA: BPIP Gelar Lokakarya Nasional, Cetak Biru Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

“Jika ada kedisplinan menjaga jarak dengan penegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan aturan yang jelas, akan dapat dihindari, ” jelas Romo.

Lebih lanjut Romo mengatakan pentingnya kewibawaan Pemerintah bisa menjadi contoh keteladanan. Sehingga jika pemerintahnya konsisten akan hukum dan tidak pilih kasih, tidak pandang bulu secara otomatis masyarakatnya akan ikut .

“Kedepan yang dibutuhkan adalah keadaban hukum yang melindungi warganya, sehingga tidak melukai nurani publik ,” tutup Romo Benny. (sir/kal)

Post Terkait

banner 468x60