Senin, September 27, 2021
BerandaBerita KhususRespons Pemkab Jember atas Klaim Tunggakan Proyek Wastafel Sisa Masalah Tahun Lalu

Respons Pemkab Jember atas Klaim Tunggakan Proyek Wastafel Sisa Masalah Tahun Lalu

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember tidak serta merta memenuhi tuntutan rekanan yang mengklaim belum terbayarkannya biaya pengadaan wastafel pada tahun 2020 silam sebesar Rp31,5 miliar.

Bupati Jember Hendy Siswanto beralasan, masih perlu kejelasan duduk persoalan proyek wastafel karena terjadi sebelum dirinya menjabat. Sehingga, Pemkab Jember belum bisa melakukan pembayaran yang diminta oleh rekanan.

BACA JUGA: Rekanan Temui Bupati Jember, Pansus: Tidak Usah Dibayar Garapan Wastafel COVID-19 Buruk

Menurut dia, kesulitan mengetahui akar persoalan lantaran pejabat terkait proyek wastafel cenderung menghindar membiarkan masalah berlarut-larut. Bahkan, dampak buruknya menimpa Pemkab Jember hingga menuai predikat tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit penggunaan APBD tahun 2020.

Predikat tidak wajar disebabkan karena terdapat pengeluaran anggaran sebesar Rp107 miliar tanpa disertai surat pertanggung jawaban (SPJ) resmi. Didalamnya juga termasuk yang menyangkut biaya proyek wastafel.

“Jauh sebelumnya, saya sudah meminta para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek itu agar membuat tim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, sampai sekarang tidak dibuat,” beber Bupati Hendy.

Kemalasan pejabat terkait untuk mempertanggung jawabkan proyek wastafel menyebabkan masalah kian pelik dan rumit. Sekarang, Pemkab Jember dilanda kesulitan membuat jawaban guna memenuhi kewajiban menanggapi berbagai temuan-temuan BPK yang mengarah terjadinya penyimpangan.

BACA JUGA: Banyak Calon Rekanan Menawar Proyek Tidak Wajar, LPSE Jember Diminta Berhati-hati

“Sekarang waktunya untuk melengkapi persyaratan dokumen pertanggungjawaban dari BPK RI sampai batas terakhirnya tanggal 31 Juli 2021 ini,” pungkas Bupati Hendy.

Pengadaan wastafel merupakan proyek yang digulirkan semasa Bupati Jember masih dijabat oleh Faida. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat bercuci tangan di area publik seperti sekolah dan pondok pesantren saat wabah corona virus atau pandemi COVID-19 melanda.

Secara teknis, proyek tersebut ditangani oleh Bagian Umum yang berlaku sebagai pengguna anggaran. Kala itu instansi ini dikepalai oleh Danang Andri Asmara, yang sekarang telah dimutasi oleh Bupati Hendy menjadi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan Tempurejo.

Berdasarakan laporan Satgas COVID-19, terdapat tanggungan beban hutang Bagian Umum sebanyak Rp31,6 miliar dari 12 proyek pada tahun lalu. Diantara tunggakan mencapai angka Rp31,5 miliar terkait pembiayaan proyek wastafel yang diklaim belum terbayarkan kepada rekanan.

Perwakilan maupun rekanan sudah dua kali menemui Bupati Hendy untuk menyampaikan masalah itu. Namun, tuntutan rekanan masih belum terpenuhi karena kehati-hatian dari Pemkab Jember untuk mengeluarkan anggaran.

Pertama, saat pertemuan Bupati Hendy dengan Aspekindo, Aksi, Gabpkin, Garansi, Gapeksi, Gapeksindo, Gabpeknas, Apaksindo, Aksindo, Askonas, dan Gapkaindo pada tanggal 4 April 2021. Kedua, pertemuan yang menghadirkan langsung rekanan proyek wastafel tanggal 7 Juli 2021.

Tomi, salah seorang pengusaha yang hadir di pertemuan kedua menyebut bahwa permasalah krusialnya terkait administrasi. Pejabat yang menangani proyek wastafel tidak kelar menyelesaikan pemeriksaan, pencatatan inventarisasi, hingga SPJ di tingkat Bendahara BPKAD.

“Kenapa ini bisa terjadi? Karena keterbatasan personil tim dari dinas terkait, terutama tim pemeriksa dan stock opname. Contoh, pekerjaan kami sudah selesai pada Juli 2020, tapi pemeriksaannya di bulan November 2020,” ceritanya.

Para rekanan, kata dia, terus menanyakan kejelasan nasib pembayaran atas pekerjaan proyek wastafel. “Apakah bisa terbayarkan? Mungkin, misal di APBD 2022. Bagi kami yang penting dapat kejelasan karena menyangkut nasib banyak orang,” sahut Tomi.

BACA JUGA: Buntut Masalah Dana COVID-19 Jember Sedang Diperiksa BPK

Terpisah, DPRD Jember yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) telah memperoleh berbagai data dengan kesimpulan secara umum terjadi beragam kebijakan dan tindakan mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran COVID-19 tahun 2020.

Ketua Pansus, David Handoko Seto menegaskan, parlemen resmi meminta BPK melakukan audit investigatif guna menelusuri pelanggaran serta potensi kerugian dari belanja anggaran COVID-19 tersebut.

“Maka, nanti hasil audit investigatif dapat diteruskan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan untuk menindak secara hukum jika ada tindakan-tindakan yang melawan hukum,” tegasnya. (sut/adv)

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

The Legion Nutrition dan Amarta Hills Berkolaborasi Gelar Body Competition

NUSADAILY.COM - KOTA BATU - Produsen suplemen olahraga, The Legion Nutrition tak berhenti memberikan dukungannya di bidang olahraga. Kali ini mereka ambil bagian sebagai...