Rabu, Desember 1, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaBerita KhususRealisasi Anggaran Masih Rendah, Bupati Jember: Terus Dinaikkan Supaya Lebih 75 Persen

Realisasi Anggaran Masih Rendah, Bupati Jember: Terus Dinaikkan Supaya Lebih 75 Persen

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JEMBER – Bupati Jember Hendy Siswanto memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan kinerjanya. Hal itu diutarakan lewat surat edaran nomor: 900/ 2585/ 35.09.414/ 2021.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Warkat dilatari kondisi realisasi anggaran tergolong rendah, yakni 60 persen. Padahal, sisa waktu hanya tinggal sebulan kedepan. Atas situasi tersebut, target paling realistis untuk serapan anggaran paling tidak bisa diatas 75 persen.

“Serapan anggaran kita hanya 60 persen. Sehingga, perlu dipacu lebih cepat lagi agar terus dinaikkan serapannya supaya lebih dari 75 persen,” ujar Hendy, Jumat, 26 Nopember 2021.

BACA JUGA: Pejabat Jember Tak Sanggup Beban Kerja APBD 2022, Bupati Hendy: Dipecat atau Mundur

Postur Perubahan APBD 2021 dapat terlihat dari hasil kesepakatan penentuan kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUPA PPAS). Proyeksinya turun Rp34,39 miliar atau dari Rp3,70 triliun menjadi Rp3,67 triliun.

Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah Rp719,87 miliar; pendapatan transfer Rp2,73 triliun; dan lain-lain pendapatan yang sah Rp218,23 miliar. Pengeluaran untuk belanja operasi sebesar Rp3,10 triliun; dan pembiayaan daerah dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp735,89 miliar.

Hendy mengakui, minimnya serapan anggaran bukan tanpa sebab. Menurut dia, masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun baru dimulai pada bulan Maret 2021.

Kala itu, Jember belum memiliki Perda APBD. Lantas digelar pembahasan APBD bersama DPRD hanya dalam tempo sebulan. APBD yang digarap sangat cepat, sehingga kelar pada awal bulan April 2021 berdampak krusial.

Diantara efeknya seperti pemberlakuan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) akhirnya belum sepenuhnya bisa dilalui secara memadai. Beberapa kekeliruan yang terjadi mengakibatkan anggaran terhambat realisasinya.

“APBD kita buat sendiri tanpa panduan APBD sebelumnya. Ada sistem baru, dan teman-teman perlu waktu adaptasi belum familiar. Ada sebagian yang salah kode rekening seperti honor guru ngaji, dan yang beasiswa harus ikuti rekomendasi audit BPK tidak dapat dieksekusi di APBD awal,” beber Hendy.

BACA JUGA: Bupati Jember Kirim Surat ke Kemenkeu Untuk Ajukan Tambahan DAU

Menurut Hendy, perbaikan kesalahan dilakukan melalui perubahan keuangan di bulan September 2021 dengan dasar Perbup tentang Penjabaran APBD. Ia meyakinkan, bahwa sekarang para Kepala OPD bisa mengeksekusi anggaran yang semula terkendala kode rekening ataupun rekomendasi audit.

“Kalau tidak diserap eman-eman, karena ekonomi bergerak dari situ. Pejabat tidak usah ragu-ragu, segera eksekusi agar serapan semaksimal mungkin. Cuma, yang penting harus tepat waktu. Jika diperkirakan terlambat lebih baik dikembalikan,” tegasnya. (sut)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR