Pemkot Batu Launching Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
protokol batu
Wali Kota Batu memberangkatkan tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan. (istimewa)
banner 468x60

Sanksi Denda Berlaku Mulai 17 September

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – Di hari ketiga pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan menjaring sebanyak 200 pelanggar (16/9). Mereka yang membandel masih diberi sanksi teguran ataupun sanksi fisik berupa push up.

Bagi mereka yang terjaring tak memakai masker akan menjalani sidang ditempat dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaranya. Sanksi ini diberlakukan mulai per 17 September. Melalui tindakan tegas ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat.

"
"

Baca Juga

"
"

Saat melaunching Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan pada Rabu malam (16/9), Walikota Batu, Dewanti Rumpoko berharap tim ini bisa menertibkan masyarakat yang masih membandel.

“Ketika dari jauh terlihat tak pakai masker, langsung diburu oleh tim ini. Padahal pakai masker untuk keselamatan diri sendiri,” ujar Dewanti.

BACA JUGA: Satu Jam Operasi Yustisi di Kota Batu, Petugas Tindak 60 Orang Tak Bermasker

Mengingat, sekalipun sosialisasi dilakukan secara gencar namun tingkat kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Menurutnya, hal itu bisa diukur dari tingkat prevalensi Covid-19 Kota Batu.

“Masyarakat jangan berpikir kalau ini sudah landai. Harus tetap patuhi dan media bisa membantu secara promotif menyerukan protokol kesehatan,” seru dia.

Launching Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan oleh Pemkot Batu. (istimewa)

Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama memberikan pengarahan langsung kepada 150 personel yang tergabung Tim Pemburu pada operasi yustisi yang diamanatkan dalam Inpres nomor 6 tahun 2020. Operasi ini akan dilakukan sejak 14 September lalu hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan.

Tim berjumlah 150 personel ini gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub. Mereka akan dibagi dalam tiga sesi per hari. Melaksanakan tugas secara bergantian. Setiap harinya akan digelar operasi yustisi minimal dua kali sehari.

Harvi menuturkan, pihak TNI dan Kepolisian hanya membantu pelaksanaannya saja. Leading sector utama berada di pundak Satpol PP Kota Batu.

Ia menambahkan, meski penggunaan masker sangat vital dimasa pandemi, masih saja ada yang tak memakai masker. Di samping itu, sebagian kecil masyarakat lainnya menggunakan masker hanya saja tak ditutup sempurna.

Sidang di Tempat

Sanksi denda yang akan dimulai per 17 September. Pihak Pemkot Batu menghadirkan hakim dari Pengadilan Negeri Malang. Hakim nanti akan menggelar sidang di tempat serta sanksi denda diberikan saat itu juga.

Ia menjelaskan, analogi pelaksanaan sidang pelanggar protokol kesehatan hampir sama dengan sidang tilang. Pemberian sanksi denda yang diberikan berpedoman pada Perda Jatim nomor 2 tahun 2020 dan Pergub Jatim 53 tahun 2020. Serta Perwali Kota Batu nomor 78 tahun 2020. Sanksi denda akan dicatat sebagai pemasukan yang disetorkan ke kas negara.

“Semoga dengan cara seperti ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat patuh protokol kesehatan,” harap dia.

Ia meminta kepada masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan karena kesadaran demi keselamatan diri. Bukan merasa terpaksa agar lolos dari sanksi denda selama operasi yustisi. Apalagi operasi ini akan digelar berkesinambungan hingga batas waktu tak ditentukan.

“Dilakukan secara berkesinambungan sampai masyarakat sadar. Kalau sudah sadar, tidak perlu kena sanksi denda dan sanksi lainnya,” imbuh dia.

Kajari Kota Batu, Supriyanto turut hadir dalam kegiatan launching Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan yang digelar di halaman Balaikota Among Tani.

Wujud Nyata Lindungi Masyarakat

Menurutnya, kegiatan ini sebagai komitmen nyata Pemkot Batu menegakkan protokol kesehatan. Terlebih, hukum tertinggi saat ini adalah keselamatan masyarakat. Sehingga perlu wujud nyata melindungi keselamatan masyarakat.

BACA JUGA: Pemkot Paparkan Wajah Baru Pasar Besar Kota Batu ke Pedagang

Mantan Kajari Gorontalo itu, menilai pemberian sanksi denda telah diperkuat dengan landasan regulasi sebagai legitimasi penindakan. Dengan berpedoman pada instrumen regulasi yang ada.

“Jangan sampai kita, penegakan hukum tapi prosedurnya cacat hukum,” timpal dia.

Supriyanto menambahkan, penegakan dipengaruhi sistem hukum yang meliputi subtansi hukum berupa regulasi, struktur hukum yang menjadi implementasi penegakan hukum dan budaya sadar hukum.

Pada aspek kesadaran hukum masih dinilai relatif rendah, mekipun massif dilakukan sosialisasi. Langkah promotif yang tak membuahkan hasil optimal, perlu diperkuat dengan upaya tegas pemberian sanksi denda. Sehingga bisa menegakkan protokol kesehatan.

“Agar masyarakat juga sadar demi keselamatan dirinya sehingga keadaan bisa pulih sediakala,” pungkasnya. (wok/adv/wan)

Post Terkait

banner 468x60