Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaBerita KhususBea Cukai Bentengi Pedagang Kelontong Kota Batu dari Peredaran Rokok Ilegal

Bea Cukai Bentengi Pedagang Kelontong Kota Batu dari Peredaran Rokok Ilegal

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Kota Batu menerima kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021 senilai Rp 18,9 miliar. Pemanfaatannya diatur dalam Permenkeu nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT.

Alokasi Rp 18,9 miliar diperuntukkan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan rincian 15 persen dimanfaatkan untuk permodalan dan pelatihan. Selanjutnya 35 persen untuk bantuan langsung tunai kepada warga Kota Batu yang bekerja di pabrik rokok.

Berikutnya, peruntukkan DBHCHT 2021 ditujukan pada bidang kesehatan dan penegakan hukum berupa sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Masing-masing bidang mendapat porsi 25 persen.

Sosialisasi ketentuan cukai digelar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang bersama Bagian Perekonomian dan SDA Kota Batu. Kasi Penyuluhan Layanan dan Informasi, KPPBC TMC Malang, Santje Asbay mengatakan, di tahun ini pihaknya menindak 122 pelanggaran ketentuan cukai. 

Temuan pelanggaran meliputi kemasan rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Serta temuan penempelan pita cukai rokok yang salah kode personalisasi dan salah peruntukkannya. Semisal rokok produksi perusahaan A yang dilekati pita cukai perusahaan B.

“Penindakan yang dilakukan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sanksi diberikan sesuai ketentuan, disamping ada sanksi pidana,” ujar Santje di sela-sela acara sosialisasi ketentuan cukai yang digelar di El Hotel Kartika Wijaya, Kota Batu (Selasa, 28/9) dilansir Nusadaily.com

Para peserta sosialisasi ini merupakan para pedagang kelontong. Mereka dibekali pengetahuan terkait larangan penjualan rokok ilegal. Sehingga upaya pemberantasan rokok ilegal berjalan optimal. Karena maraknya peredaran rokok ilegal merupakan perbuatan yang merugikan negara.

Dari hasil penindakan, hingga Agustus 2021, Bea Cukai menyita 10,7 juta batang rokok ilegal. Minuman mengandung etil alkhohol (MMEA) 92,49 liter. Kerugian negara dari barang ilegal itu mencapai Rp 5,1 miliar.

Santje menyampaikan, KPPBC TMC Malang ditarget menghimpun perolehan cukai sebesar Rp 20,2 triliun. Realisasinya masih 59 persen atau Rp 12,2 triliun. Pihaknya terus gencar mengejar perolehan target. Jika tidak memenuhi target, kata Santje, kantornya berpredikat merah. Hal ini diukur berdasarkan indikator capaian kinerja yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

“Tapi kalau mentok belum memenuhi target, maka jadi PR bagi kami. Lesunya perekonomian imbas PPKM berimbas pada merosotnya volume produksi hasil tembakau. Kondisi ini mempengaruhi sektor produksi lainnya, bukan hanya rokok. Penurunan produksi ini yang mengganjal dalam mengejar target,” ujar dia.

Sementara itu Kabag Perekonomian dan SDA Kota Batu Emiliyawati menekankan pada tahun 2021 menargetkan setidaknya ada 30 obyek untuk diberikan sosialisasi kepada pedagang kelontong dari 24 desa dan kelurahan di Kota Batu  “Nantinya termasuk sosialisasi kepada perangkat dan umkm. Sampai hari ini terlaksana 10 obyek dan sisanya dikejar dalam 3 bulan terakhir,” tuturnya.

Ia juga berharap, setelah adanya sosialisasi ini maka kedepannya pedagang yang pernah menjual rokok ilegal maka memiliki kesadaran diri. “Apalagi kemarin juga ada kasus pedagang yang ditawari oleh sales rokok untuk menjual pita cukai bekas seharga Rp 2000. Tentu ini tidak sebanding dengan sanksi yang didapatkan berupa pidana 1-8 tahun kurungan dan denda 20 kali lipat pita cukai,” tandasnya. (wok/adv/wan)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

PCR

Aturan Terbaru Perjalanan Udara Jawa-Bali, Wajib Tes PCR!

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Satuan Tugas COVID-19  menyampaikan pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan...