Ada Mantan Napi Korupsi Idrus Marham di Kepengurusan Golkar Ketum Bahlil

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menunjuk Idrus Marham mantan napi korupsi proyek PLTU Riau-1, sebagai Wakil Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 bidang Fungsi Kebijakan Publik 2.

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam konferensi pers pengumuman jajaran lengkap DPP Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Golkar, Kamis (7/11).

"Yang berikut, Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum fungsi Kebijakan Publik 2," kata Bahlil.

Selain Idrus, Bahlil juga menunjuk sembilan kader Golkar lain untuk duduk sebagai Wakil Ketua Umum Golkar 2024-2029. Para Wakil Ketua Umum Golkar yang baru diumumkan Bahlil adalah sebagai berikut:

Wakil Ketua Umum bidang Kepartaian Kahar Muzakkir, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antarlembaga Bambang Soesatyo (Bamsoet), dan Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 2 Adies Kadir.

Lalu, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan Wihaji, dan Wakil Ketua Umum fungsi Elektoral 1 Ace Hasan Syadzily.

Kemudian, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2 Meutya Hafid, dan Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Emanuel Melkades Laka Lena.

Kasus Idrus Marham

Idrus pernah terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada Agustus 2018.

Idrus Marham dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Idrus Marham mulai menjalani sidang dakwaan dengan didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan. Idrus bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Hukuman Idrus diperberat menjadi 5 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima banding KPK.

Idrus kemudian mengajukan kasasi dan dikabulkan MA. Hukumannya berkurang menjadi 2 tahun penjara. Pada 11 September 2020 Idrus resmi bebas dari penjara.

Jokowi dan Gibran Tidak Masuk Golkar

Bahlil Lahadalia juga mengatakan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya yang kini menjabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak masuk ke partai beringin.

"Sampai hari ini nama bapak Presiden nomor 7 yaitu pak jokowi tidak dalam kepengurusan. Baik Dewan Kehormatan maupun struktur. Maupun mas wapres" ujar Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11).

Bahlil menyebut isu Jokowi dan Gibran bergabung ke Golkar sudah santer sejak sebelum Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus lalu. Namun, ia terbuka jika Jokowi ingin masuk ke Golkar.

"Kalau itu aspirasi banyak. Pak Jokowi kan tokoh bangsa. Pasti banyak pertimbangan-pertimbangan. Kita hargai Pak Jokowi tokoh bangsa," ujarnya.

Bahlil menegaskan partainya terbuka untuk semua pihak bergabung. Menteri ESDM itu menyebut Golkar merupakan partai inklusif yang menerima segala perbedaan.

"Golkar inklusif. Tak kenal suku agama dan tak kenal asal. Selama dia WNI yang memenuhi syarat kalau mau jadi kader Golkar. Di mana partai di Republik ini yg ketumnya dari Papua. Hanya Golkar kan. Coba mana ada.

Sebelumnya pada siang tadi, Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengklaim akan ada kader baru yang akan bergabung ke partai beringin.

"Kita lihat nanti siapa (yang gabung)," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Meski begitu, Dave enggan membeberkan siapa sosok yang akan bergabung menjadi kader Golkar. Namun, Ia memastikan kader baru tersebut akan memberi efek kejut.

"Yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan," tutur dia.(han)