Tiga Tahun Korupsi ADD dan DD, Polres Malang Jebloskan Mantan Kades ke Penjara

Total kerugian negara sebesar Rp 646.224.639. Rinciannya, pada tahun 2019 sebesar Rp 113,4 juta, 2020 sebesar Rp 203,1 juta dan tahun 2021 sebesar Rp 329,5 juta

May 16, 2024 - 11:50
Tiga Tahun Korupsi ADD dan DD, Polres Malang Jebloskan Mantan Kades ke Penjara
Mantan Kepala Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Suhardi digiring petugas Satreskrim Polres Malang

NUSADAILY.COM – MALANG - Satreskrim Polres Malang jebloskan mantan Kepala Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ke dalam penjara. Suhardi ditahan karena kasus korupsi. Pria berusia 68 tahun ini, telah menggelapkan uang negara. Yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) selama tiga tahun. Mulai tahun 2019 hingga 2021.

 

"Total kerugian negara sebesar Rp 646.224.639. Rinciannya, pada tahun 2019 sebesar Rp 113,4 juta, 2020 sebesar Rp 203,1 juta dan tahun 2021 sebesar Rp 329,5 juta," ungkap Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih dalam rilis, Kamis (16/5/24) didampingi Kasatreskrim AKP Gandha Syah dan Kanit Idik IV Tipikor Iptu Ahmad Taufik.

 

Imam menerangkan, penetapan tersangka dan penahanan Suhardi setelah penyidik menyelesaikan rangkaian penyelidikan. Ada 11 orang saksi serta satu saksi ahli dari Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Malang.

 

Kronologisnya, pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Wadung Kecamatan Pakisaji, tersangka Suhardi mendapat kucuran ADD dan DD untuk pembangunan desa. Besarannya tahun 2019 sebesar Rp 1,4 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 1,47 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 1,5 miliar.

 

Namun dalam pelaksanaannya, anggaran ADD dan DD tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh tersangka Suhardi.

 

"Hasil dari tim audit Inspektorat, terjadi penggelembungan dan kelebihan dana kegiatan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka," jelasnya.

 

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah menambahkan, penyidik telah menyita beberapa berkas dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tersangka sebagai barang bukti. Laporan tersebut banyak yang fiktif, karena bentuk fisik pembangunan tidak ditemukan.

 

"Tersangka ini, menyalahgunakan anggaran dengan melakukan pengelolaan sendiri. Dan penggunaannya tidak sesuai RAPBDes Desa Wadung mulai tahun 2019 sampai 2021. Uang hasil penggelapan tersangka, sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Saat ini, kami juga masih mencari kemana saja alur dana hasil penggelapan tersangka," terang Gandha Syah.

 

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya lebih 20 tahun penjara. (ap/wan)